Oleh :
FAHRI ERLANGA (NPM. 3012210147)BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang Masalah
Indonesia
merupakan negara hukum, hal tersebut telah tegas tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945). UUD 1945
merupakan dasar terhadap apapun dalam konstitusi di Indonesia. Dasar yang kuat
dan kokoh ini terdokumentasi pada kalimat-kalimat terakhir di alinea keempat
pembukaan UUD 1945 yang kita kenal dengan sebutan Pancasila.[1]
Dengan demikian maka Pancasila adalah dasar Negara sekaligus ideologi nasional
dan falsafah pandangan hidup bangsa.
Nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalam
Pancasila pada esensinya adalah nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat, dan
nilai-nilai religiusitas yang sudah lama hidup dan berkembang sangat jauh hari
sebelum Indonesia merdeka.[2]
Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila dapat bermanfaat menurut manusia yang
memberikan penilaiannya. Jadi nilai tidak lain sebenarnya adalah kualitas dari
sesuatu.
Nilai-nilai Pancasila selanjutnya
dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, ketetapan, keputusan,
dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental
sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila.
Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan
penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Menilai berarti memberi
pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk,
indah atau jelek, berguna atau tidak. Hasil penilaian itu disebut nilai, yaitu
sesuatu yang benar, yang baik, yang indah, yang berguna.[3]
Menilai berarti menimbang-nimbang dan
membandingkan sesuatu dengan yang lainnya untuk kemudian mengambil sikap atau
keputusan. Hasil pertimbangan dan perbandingan itulah yang disebut nilai.
Karena ada unsur pertimbangan dan perbandingan, berarti sesugguhnya obyek yang
diberi penilaian tersebut tidak tunggal. Artinya, suatu obyek baru dikatakan
bernilai tertentu apabila ada obyek serupa sebagai pembandingnya.[4]
Idealnya setiap orang dan setiap masyarakat
mempunyai sistem nilai tunggal. Artinya, hanya ada satu sistem nilai yang
dianut oleh tiap individu dan tiap masyarakat. Secara populer, orang atau
masyarakat yang menganut lebih dari satu sistem nilai ini disebut orang atau
masyarakat yang berstandar nilai ganda (double
standard). Standar nilai ganda ini cenderung menghasilkan sikap dan
perilaku yang diskriminatif.[5]
Agar sistem nilai yang ada pada orang dan masyarakat itu dapat diangkat ke
permukaan, sehingga tidak menghasilkan sikap dan perilaku diskriminatif, perlu
ada wujud nilai yang lebih kongkret.
Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan
hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya
tidak lepas dari kecenderungan menyimpang atau menyeleweng.[6]
Setiap kelompok profesi memiliki
norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas
profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut
kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika
profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap professional hukum yang
bersangkutan.
B.
Pokok
Permasalahan
1. Bagaimana
penerapan nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kemasyarakatan pada
etika profesi hukum?
2. Apakah
akibat dari tidak diterapkannya nilai keTuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai
kemasyarakatan pada etika profesi hukum?
C.
Kerangka
Teoritis
1. Etika
Dalam bahasa
Yunani ethos yang mempunyai arti adat
istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika merupakan kebiasaan manusia
berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang
menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.[7]
2. Moral
Nilai-nilai dan
norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur
tingkah lakunya.[8]
3. Nilai
KeTuhanan
Nilai KeTuhanan
mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan
sebagai pencipta alam semesta.[9]
4. Nilai
Kemanusiaan
Nilai
kemanusiaan mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai
moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan
sesuatu hal sebagaimana mestinya.[10]
5. Nilai
Kemasyarakatan
Nilai
kemasyarakatan mengandung arti bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina
rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.[11]
BAB II
PEMBAHASAN
1.
Penerapan
Nilai KeTuhanan, Nilai Kemanusiaan, dan Nilai Kemasyarakatan Pada Etika Profesi
Hukum
Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang
menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan
kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesional
hukum dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.[12] Oleh
karena itu diperlukan nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila untuk
diterapkan didalam Etika Profesi Hukum.
Nilai
yang dianut seseorang atau suatu masyarakat mempunyai beberapa karakteristik:[13]
1. Nilai
merupakan hasil dari suatu proses interaksi manusia dalam kehidupannya;
2. Nilai
selalu berkaitan dengan kepentingan dari yang bersangkutan. Nilai dengan
demikian merupakan respons yang dibuat seseorang atau suatu masyarakat dengan
bertitik tolak dari kepentingannya masing-masing;
3. Nilai
yang diyakini tersebut tidak selalu berada dalam tataran yang sama. Nilai
memiliki hierarki, ada nilai yang tertanam dalam pribadi seseorang tetapi ada
pula yang tidak begitu dalam diyakini;
4. Nilai-nilai
yang ada dalam sistem nilai itu tidak selamanya sejalan. Dalam situasi tertentu
seseorang atau suatu masyarakat berhadapan dengan dua nilai yang bertolak
belakang yang sama-sama dianutnya.
Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila
memiliki nilai historis yang cukup dalam, sehingga diperlukan adanya
penghayatan dalam menerapkannya di suatu etika profesi hukum agar seseorang
yang mengemban profesi hukum dapat menjalankan profesinya dengan baik dan
benar. Nilai-nilai yang akan dibahas selanjutnya, yaitu:
a. Nilai
KeTuhanan
Dalam nilai ini memiliki makna yang sangat
dalam, oleh karena itu di dalam Pancasila terdapat pada sila pertama yaitu
Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini diterapkan pada etika profesi hukum berupa
penghayatan terhadap adanya agama dan Tuhan di Indonesia yang nantinya sebagai
pedoman seseorang yang berprofesi hukum dalam bersikap tindak.
Manusia yang beriman kepada Tuhan percaya bahwa
manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, maka sudah
sewajarnya agama menjadi moralitas.[14]
Moral memperoleh daya ikat dari agama agar kewajiban moral sungguh-sungguh
mengikat, maka perlu dipercaya ganjaran Tuhan atas perbuatan yang baik, dan
hukuman atas perbuatan yang buruk. Dengan adanya hal seperti itu seseorang yang
berprofesi hukum akan menjalankan profesinya dengan amanah, karena tanggung
jawab atas profesinya langsung kepada Tuhan.
Sebagai contoh dari profesi hukum yaitu hakim,
seorang hakim dalam hal mengambil keputusannya untuk melakukan penuntutan
kepada terdakwa perlu melihat banyak aspek. Aspek yang dilihat oleh hakim harus
menjadikannya sebagai pertimbangan dalam melakukan penuntutan. Dalam hal ini
hakim harus berkeyakinan bahwa tuntutannya dapat adil bagi seluruh pihak, hakim
juga harus bertanggung jawab atas putusannya karena profesi hakim merupakan
profesi yang agung dan langsung bertanggung jawab pada Tuhan.
b. Nilai
Kemanusiaan
Dalam nilai ini
memiliki makna yang tercantum pada sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab. Pada profesi hukum nilai ini sangat penting, karena sebagai
pedoman seseorang itu dalam pengambilan keputusan dan menjalankan profesinya
dengan baik dan benar. Nilai kemanusiaan dalam profesi hukum memiliki arti
yaitu adanya sisi kemanusiaan yang harus dimiliki oleh orang yang berprofesi
hukum yang nantinya akan menimbulkan rasa keadilan yang dimiliki oleh seseorang
tersebut.
c. Nilai
Kemasyarakatan
Dalam nilai ini memiliki makna yang tercantum
pada sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Pada profesi hukum nilai
ini memiliki makna bahwa seseorang yang berprofesi hukum perlu memiliki nilai
ini untuk menjamin adanya nilai yang lahir di dalam masyarakat yang selalu
berkembang dan mengikuti zaman.
2.
Akibat
Dari Tidak Diterapkannya Nilai KeTuhanan, Nilai Kemanusiaan, dan Nilai
Kemasyarakatan Pada Etika Profesi Hukum
Setiap suatu perbuatan yang tidak
mengindahkan suatu hal yang penting perlu dilakukan sudah pasti hasilnya tidak
akan maksimal, begitu pun juga sama hal nya dengan etika dalam profesi hukum.
Ketika suatu etika dalam profesi hukum tidak mengindahkan yang namanya nilai
keTuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kemasyarakatan sudah pasti hasilnya
tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.
Sudah disinggung dalam analisis
permasalahan sebelumnya, bahwa setiap nilai diatas memiliki makna yang cukup
dalam, oleh karena itu jika ketiga nilai itu tidak diterapkan oleh seseorang
yang berprofesi hukum akan menimbulkan akibat yang cukup fatal. Akibat yang
ditimbulkan dari tidak diterapkannya ketiga nilai tersebut akan membawa dampak
yang cukup jelas pada seseorang yang berprofesi hukum tersebut maupun kepada
orang banyak.
- Pada
seseorang yang berprofesi hukum tersebut akibat yang ditimbulkannya akan tidak
sesuainya etika yang dilakukan oleh seseorang tersebut berdasarkan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila. Seseorang tersebut akan menggunakan profesinya
dengan leluasa tanpa melihat nilai keTuhanan yaitu dari segi agama seseorang
tersebut yang mengajarkan adanya berkelakuan baik dan jujur yang tanggung
jawabnya nanti langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam nilai kemanusiaan,
seseorang tersebut apabila tidak menerapkannya pada profesi yang dijalankannya
akan menghasilkan ketidakadilan dalam segi kemanusiaan yang nantinya akan
menimbulkan kerugian yang banyak pada seseorang yang berprofesi hukum tersebut
karena sudah dinilai tidak pantas lagi. Dalam segi nilai kemasyarakatan,
seseorang yang berprofesi hukum tidak menerapkan dalam profesinya akan berakibat
seseorang itu tidak melihat keadaan yang berkembang dalam masyarakat yang
selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.
- Pada
seseorang yang merasa dirugikan akan menimbulkan akibat yang cukup fatal, dari
ketiga nilai itu menimbulkan dampak yang terus menerus yang nantinya orang yang
merasa dirugikan itu akan menilai bahwa seseorang yang berprofesi hukum itu
tidak menjalankan profesinya dengan benar. Orang yang menilai itu akan melihat
bahwa orang yang berprofesi hukum itu hanya menjalankan profesinya dengan
berorientasi pada uang.
Setiap pihak yang berprofesi hukum jika tidak
menjalankan nilai-nilai tersebut diatas, maka dapat timbul akibat yang
disebabkan oleh seseorang itu yang tidak menjalankan nilai-nilai yang sudah
ada. Dalam menjalankan tugasnya, professional hukum wajib bertanggung jawab,
artinya:[15]
a. Kesediaan
melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup
profesinya;
b. Bertindak
secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma
(prodeo);
c. Kesediaan
memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.
Jika ketiga poin
diatas mengenai tanggung jawab profesi tidak dijalankan, maka sudah dapat
dipastikan bahwa seseorang yang berprofesi hukum tersebut tidak menerapkan
ketiga nilai yang sudah dijelaskan sebelumnya.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Setelah sebelumnya dalam permasalahan diatas
dilakukan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Dalam
penerapan nilai-nilai yang sudah disebutkan diatas pada etika profesi hukum
memiliki pern-perannya tersendiri. Pada nilai KeTuhanan, nilai ini memiliki
makna yang cukup dalam karena merupakan nilai yang berorientasi pada Tuhan Yang
Maha Esa. Nilai ini juga mengandung arti bahwa seseorang dalam melakukan
perbuatannya khususnya dalam berprofesi di bidang hukum langsung bertanggung
jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini memiliki arti bahwa dalam ajaran
agama seseorang itu mengajarkan harus memiliki etika dan moral yang baik yang
harus bermanfaat bagi orang banyak.
Pada nilai kemanusiaan, nilai ini memiliki
makna bahwa seseorang yang berprofesi hukum wajib berlaku adil dan memandang
seseorang itu sama tanpa membeda-bedakannya. Nilai ini dapat diterapkan pada
etika profesi hakim, dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim wajib melihat
beberapa pertimbangan khususnya mengenai kemanusiaan. Seorang hakim tersebut
harus melihat bagaimana latar belakang seseorang tersebut guna pertimbangan
dalam melakukan pemutusan perkara, hakim tersebut harus adil dan tidak melihat
apakah orang itu kaya atau miskin.
Pada nilai
kemasyarakatan, nilai ini memiliki makna bahwa dalam masyarakat memiliki ciri
khasnya yang berbeda. Dalam suatu etika profesi hukum nilai ini memiliki arti
bahwa dalam melakukan profesinya seseorang harus melihat keadaan yang ada di
dalam masyarakat yang selalu berkembang mengikuti zaman. Dalam nilai ini
keadaan masyarakat menjadi penting karena merupakan subjek dalam suatu etika
profesi hukum.
Jadi pada
nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam suatu etika profesi hukum yang
nantinya merupakan suatu fundamental dalam etika yang dilakukan oleh seseorang
yang berprofesi hukum.
2. Jika
nilai-nilai tersebut tidak diterapkan pada suatu etika profesi hukum, maka akan
timbul akibatnya. Akibat yang terjadi apabila ketiga nilai tersebut tidak
diterapkan yaitu:
- Nilai
KeTuhanan, jika nilai ini tidak diterapkan maka akibat yang terjadi yaitu
seseorang yang berprofesi hukum itu akan buta arah dalam melakukan profesinya.
Hal ini terjadi karena seseorang itu tidak melihat bahwa suatu perbuatannya
atau etika dan moral yang dilakukannya langsung tanggung jawabnya kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
- Nilai
Kemanusiaan, jika nilai ini tidak diterapkan maka seseorang yang berprofesi hukum
akan melakukan perbuatannya dengan tidak adil kepada seseorang. Sudah
disinggung sebelumnya bahwa nilai ini memiliki arti bahwa seseorang yang
berprofesi hukum harus memiliki rasa kemanusiaan yang nantinya sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan.
- Nilai
Kemasyarakatan, jika nilai ini tidak diterapkan maka seseorang yang berprofesi
hukum tidak akan tau apa yang yang berkembang dalam masyarakat yang nantinya
akan menimbulkan kekeliruan seseorang itu dalam menjalankan profesinya.
[1] Yurnal, Implementasi
Nilai-Nilai Pancasila Peluang dan Kendala Implementasi Dalam Rangka Ketahanan
Nasional, (Jakarta: Alfath, 2013), hlm. 1.
[2] Ibid.
[3] Abdulkadir Muhammad, Etika
Profesi Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 8.
[4] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2-3.
[5] Ibid, hlm. 29.
[6] Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 66.
[7] Ibid, hlm. 14.
[8] Ibid, hlm. 17.
[9]
http://uzey.blogspot.com/2009/09/pancasila-sebagai-sumber-nilai.html?m=1
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 62.
[13] Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op.Cit., hlm. 19-20.
[14] Ibid, hlm. 24.
[15]Ibid, hlm. 63.
