Analisis Putusan International Court antara Australia v Jepang tentang Perburuan Paus di Laut Antartika

Australia mulai mengajukan gugatan ke mahkamah internasional untuk menghentikan program perburuan paus yang masih terus dilakukan oleh nelayan-nelayan Jepang. “Kami mendapat informasi bahwa Australia sudah memasukkan gugatan ke mahkamah internasional berkaitan dengan riset paus yang dilakukan Jepang. Tindakan ini sangat disayangkan. Jepang siap menghadapi gugatan ini,” kata Hirofumi Hirano, juru bicara pemerintah.

Jepang tetap mempertahankan perburuan paus dengan alasan tradisi budaya. Negara itu memanfaatkan celah moratorium perburuan dan perdagangan paus yang sudah berlaku sejak 1986 dengan alasan untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan.Australia sudah lama menentang aksi perburuan ini, termasuk ekspedisi tahunan yangdilakukan Jepang di perairan Antartika. Ancaman untuk membawa masalah ini ke mahkamah internasional sudah disampaikan Australia.

“Kami ingin mengakhiri semua perburuan paus dengan alasan ilmu pengetahuan di samudera bagian selatan,” kata Menteri Perlindungan Lingkungan Australia Peter Garrett. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan tengah menyusun strategi menghadapi gugatan ini.

Kasus ini mencuat setelah Australia menuntut Jepang telah melanggar Konvensi Perburuan Internasional 1946. Sebab, Jepang telah meneken moratorium perburuan paus pada 1986. Namun faktanya, negara tersebut berburu 850 paus Minke setiap tahun di Kutub Selatan. Jepang berdalih hal ini sesuai dengan konvensi yang menyatakan pembunuhan paus diperbolehkan untuk penelitian.

Australia curiga perburuan paus Jepang dilakukan untuk memenuhi konsumsi rakyatnya. Meski dulu perburuan paus diperbolehkan, kini Jepang bisa dikatakan satu-satunya negara yang masih melakukan hal tersebut. Tomka mengatakan Jepang bebas berburu paus jika mundur dari konvensi.

“Dunia internasional mendesak Jepang untuk mematuhi keputusan ini,” demikian pernyataan lembaga perlindungan binatang, World Society for the Protection of Animals, yang berbasis di London. “Keputusan ini merupakan pesan bagi pemerintah di seluruh dunia untuk menghentikan eksploitasi binatang apa pun.”

Jepang mengatakan kegiatan itu legal dan mempunyai tujuan ilmiah dan budaya. Mereka mengeluarkan izin ilmiah sendiri sesuai peraturan yang dibuat oleh komisi mengenai Ikan Paus Internasional.

Profesor Donald Rothwell dari Universitas Nasional Australia mengatakan jika Mahkaman Internasional memihak Australia, para hakim bisa memerintahkan Jepang untuk mengurangi perburuan paus hingga ke titik di mana operasi itu tidak lagi menguntungkan .
(( ROTHWELL )) “Pada akhirnya, Australia benar-benar ingin menghentikan perburuan paus tahunan itu. Tetapi jika keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional mengenai batas jumlah paus yang bisa diburu untuk penelitian ilmiah, jumlah itu mungkin begitu kecil sehingga secara ekonomi tidak efektif bagi Jepang untuk melanjutkan operasi perburuan paus itu.”

Larangan perburuan paus untuk tujuan komersial telah diberlakukan selama seperempat abad, tetapi Jepang ingin menangkap sekitar 1.000 ikan paus setiap tahunnya untuk apa yang disebut sebagai penelitian.

Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan perburuan itu penting untuk melakukan penelitian 'faktor-faktor biologis,' seperti komposisi umur, kematangan seksual dan tingkat kehamilan' ikan paus. Para pengecam berpendapat tidak banyak yang bisa disimpulkan mengenai populasi ikan paus yang berkelanjutan setelah Jepang melaksanakan penelitian selama berpuluh-puluh tahun sejak moratorium internasional diadakan.

Para pejabat di Tokyo juga menekankan alasan-alasan budaya dibalik perburuan tahunan itu, yang kata mereka mempunyai 'makna sosio-ekonomi penting” untuk sejumlah kecil masyarakat pesisir Jepang yang terkena dampak dari larangan perburuan secara komersial itu.

Jepang juga menegaskan bahwa operasi perburuan pausnya berkelanjutan secara ekologis, dan Jepang tidak menyembunyikan fakta bahwa daging ikan paus dijual dengan untung besar. Jepang membela praktek menyantap daging ikan paus sebagai sebuah tradisi kuliner. Hasil dari penjualan ikan paus itu sebagian digunakan untuk membayar program penelitian ikan paus.

Penyelesaian Masalah

Mahkamah internasional memenangkan Australia dan melarang Jepang untuk berburu paus. Jepang pada tahun 1986 telah menandatangani moratorium perburuan paus, tetapi masih terus melakukan perburuan terhadap paus minke hingga mencapai 850 ekor setiap tahunnya di perairan dingin Samudera Selatan.

Jepang juga memiliki program penangkapan ikan paus pesisir yang tidak tercakup dalam larangan yang diterbitkan Mahkamah Internasional.

Perburuan Antartika berikutnya akan dimulai pada akhir 2014. Event perburuan terakhir telah dilakukan bulan lalu.

Meskipun telah berkomitmen untuk mematuhi putusan pengadilan Internasional, Jepang tetap bebas melanjutkan perburuan paus jika menarik diri dari moratorium tahun 1986 atau Konvensi Internasional untuk Peraturan Penangkapan Ikan Paus tahun 1946.

LAMPIRAN

INTERNATIONAL COURT OF  JUSTICE

REPORTS OF  JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS

WHALING

IN  THE  ANTARCTIC

(AUSTRALIA v. JAPAN)

ORDER  OF 13 JULY  2010

2010

COUR INTERNATIONALE DE  JUSTICE

RECUEIL DES  ARRE| TS,

AVIS  CONSULTATIFS ET ORDONNANCES

CHASSE À LA BALEINE DANS  L’ANTARCTIQUE

(AUSTRALIE c. JAPON)

ORDONNANCE DU 13 JUILLET  2010

Official citation :

Whaling  in the Antarctic  (Australia v. Japan), Order of 13 July  2010, I.C.J.  Reports  2010, p. 400

Mode  officiel de citation :

Chasse à la baleine dans l’Antarctique  (Australie c. Japon), ordonnance du 13 juillet 2010, C.I.J.  Recueil  2010, p. 400

  

ISSN  0074-4441

ISBN  978-92-1-071095-4

Sales number

985

No de vente :

13 JULY  2010

ORDER

WHALING

IN  THE  ANTARCTIC

(AUSTRALIA v. JAPAN)

CHASSE Av  LA BALEINE DANS L’ANTARCTIQUE

(AUSTRALIE c. JAPON)

13 JUILLET 2010

ORDONNANCE

400

INTERNATIONAL COURT OF  JUSTICE

2010

13 July

General  List

No. 148

YEAR  2010

13 July 2010

WHALING

IN  THE  ANTARCTIC

(AUSTRALIA v. JAPAN)

ORDER

Present :  Vice-President TOMKA,  Acting   President ;  President  OWADA ; Judges KOROMA, AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, SIMMA, ABRAHAM, KEITH,  SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA,  SKOTNIKOV, CANÇADO TRINDADE, YUSUF,  GREENWOOD ; Registrar  COUVREUR.

The International Court of Justice, Composed as above,

After  deliberation,

Having  regard  to Article  48 of the Statute of the Court and to Articles

13, paragraph 1, 31, 44, 45, paragraph 1, 48 and 49 of the Rules of Court,

Having  regard  to the Application filed in the Registry of the Court on

31 May  2010, whereby  Australia instituted proceedings against  Japan in respect  of a dispute  concerning

“Japan’s continued  pursuit  of  a  large-scale   program  of  whaling under  the  Second  Phase  of  its  Japanese Whale  Research Program under  Special  Permit  in  the  Antarctic (‘JARPA II’),  in  breach   of obligations assumed by Japan under  the  International Convention for  the  Regulation of Whaling (‘ICRW’),  as well as its other  inter- national obligations for  the  preservation of  marine  mammals and the marine  environment” ;

400

COUR INTERNATIONALE DE  JUSTICE

ANNÉE 2010

13 juillet 2010

CHASSE Av  LA BALEINE DANS  L’ANTARCTIQUE

(AUSTRALIE c. JAPON)

ORDONNANCE

Présents :  M.  TOMKA,  vice-président,  faisant   fonction   de  président  en l’affaire ; M.  OWADA,  président  de  la  Cour ; MM.   KOROMA, AL-KHASAWNEH, BUERGENTHAL, SIMMA,  ABRAHAM, KEITH, SEPÚLVEDA-AMOR, BENNOUNA, SKOTNIKOV, CANÇADO TRIN- DADE,  YUSUF, GREENWOOD, juges ; M. COUVREUR, greffier.

La Cour  internationale de Justice, Ainsi composée,

Après  délibéré  en chambre du conseil,

Vu l’article 48 du Statut de la Cour  et les articles  13, paragraphe 1, 31,

44, 45, paragraphe 1, 48 et 49 de son Règlement,

Vu  la  requête  enregistrée au  Greffe  de  la  Cour  le 31 mai  2010,  par laquelle  l’Australie  a introduit une instance  contre  le Japon au sujet d’un différend  concernant

« la poursuite par  le Japon de l’exécution  d’un  vaste  programme de chasse à la baleine dans le cadre de la deuxième phase du programme japonais  de recherche  scientifique  sur les baleines  en vertu  d’un per- mis spécial dans  l’Antarctique (« JARPA II »), en violation des obli- gations  contractées par cet Etat  aux termes de la convention interna- tionale  pour  la réglementation de la chasse  à la baleine  (« ICRW »), ainsi que d’autres  obligations internationales relatives  à la préserva- tion  des mammifères  marins  et de l’environnement marin » ;

2010

13 juillet

Rôle  général no 148

401                 WHALING IN  THE  ANTARCTIC (ORDER 13 VII 10)

Whereas  on 31 May 2010 a certified copy of the Application was trans- mitted  to Japan ;

Whereas  on 31 May  2010 Australia notified  the Court of the appoint- ment of Mr. William McFadyen Campbell as Agent and H.E.  Mrs. Lydia Elisabeth Morton as Co-Agent ; and whereas on 10 June 2010 Japan noti- fied the  Court of the  appointment of Mr.  Koji  Tsuruoka as Agent  and H.E.  Mr.  Minoru Shibuya  as Co-Agent ;

Whereas, at  a meeting  held  by the  Vice-President of the  Court, exer- cising the functions of the presidency in the case, with the representatives of the Parties  on 9 July 2010, the latter  indicated that  they had  come to an agreement that  the Parties  should  each have a period  of ten months at their  disposal, from  the  day  of that  meeting,  in which  to  prepare their respective  written  pleadings ;

Taking  into  account the agreement of the Parties,

Fixes  the  following  time-limits for  the  filing of the  written  pleadings :

9 May  2011 for the Memorial of Australia ;

9 March 2012 for the Counter-Memorial of Japan ; and

Reserves  the subsequent procedure for further decision.

Done  in English  and in French, the English  text being authoritative, at the  Peace  Palace,  The  Hague, this  thirteenth day  of July,  two  thousand and ten, in three copies, one of which will be placed in the archives  of the Court and the others  transmitted to the Government of Australia and the Government of Japan, respectively.

(Signed) Peter  TOMKA, Vice-President.

(Signed) Philippe  COUVREUR, Registrar.

CHASSE  À LA BALEINE DANS  L’ANTARCTIQUE  (ORDONNANCE 13 VII 10)

401

Considérant que,  le 31 mai  2010,  une  copie  certifiée  conforme de  la requête  a été transmise au Japon ;

Considérant que,  le 31  mai  2010,  l’Australie   a  notifié  à  la  Cour   la désignation de  M.  William  McFadyen Campbell comme  agent  et  celle de  S.  Exc.   Mme   Lydia   Elisabeth  Morton  comme   coagent ;  et  que, le 10 juin  2010, le Japon a notifié  à la Cour  la désignation de M.  Koji Tsuruoka comme  agent  et celle de S. Exc.  M.  Minoru Shibuya  comme coagent ;

Considérant que,  au  cours  d’une  réunion que  le vice-président de  la Cour,  faisant  fonction de président en l’affaire,  a tenue  avec les représen- tants  des Parties  le 9 juillet  2010, ceux-ci ont  indiqué  qu’ils étaient  par- venus  à un  accord  tendant à ce que  les Parties  disposent chacune  d’une période  de dix mois, à compter du jour  de ladite  réunion, pour  la prépa- ration de leurs écritures  respectives ;

Compte tenu  de l’accord  des Parties,

Fixe  comme  suit  les dates  d’expiration des  délais  pour  le dépôt  des pièces de la procédure écrite :

Pour  le mémoire  de l’Australie, le 9 mai 2011 ; Pour le contre-mémoire du Japon, le 9 mars  2012 ; Réserve  la suite de la procédure.

Fait  en anglais  et en français, le texte anglais  faisant  foi, au Palais de la Paix, à La Haye,  le treize juillet deux mille dix, en trois exemplaires, dont l’un restera  déposé  aux  archives  de la Cour  et les autres  seront  transmis respectivement au Gouvernement de l’Australie  et au Gouvernement du Japon.

Le vice-président,

(Signé) Peter  TOMKA.

Le greffier,

(Signé) Philippe  COUVREUR.

PRINTED IN  THE  NETHERLANDS

ISSN  0074-4441

ISBN  978-92-1-071095-4